Zona Geografi - Wilayah Pusat Pertumbuhan Indonesia - Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas banyak pulau berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Pembangunan nasional akan lancar apabila pelaksanaannya tidak terpusat dalam satu wilayah, misalnya Jawa, tetapi menyebar dan menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia.
Atas dasar ini, maka pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan dengan sistem perwilayahan (regionalisasi) dan kota-kota utama yang ada dijadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhannya. Bappenas membagi wilayah di indonesia menjadi empat pusat pertumbuhan, yaitu wilayah A sampai D. Masing-masing wilayah dibagi lagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. Pembagian wilayah Indonesia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Pembagian wilayah seperti ini bermanfaat untuk mencapai pembangunan yang serasi dan seimbang, baik antarsektor di dalam suatu wilayah pembangunan maupun antarwilayah pembangunan. Prinsip perwilayahan diatas juga diterapkan dalam skala yang lebih kecil yaitu provinsi-provinsi itu sendiri, dengan memperhatikan hubungan yang saling berkaitan antara kabupaten dan kecamatan dalam satuan wilayah yang lebih kecil. Pembagian wilayah seperti ini juga bermanfaat bagi negara yang besar dan luas seperti Indonesia untuk menjamin tercapainya pembangunan yang serasi dan seimbang.
Penetapan empat wilayah pusat pembangunan utama disertai sepuluh wilayah pembangunan tersebut dimaksudkan agar wilayah benar-benar berfungsi sebagai penggerak dalam memeratakan pembangunan di Indonesia secara menyeluruh. Hasilnya dapat kita lihat, kini Indonesia Bagian Timur mulai terlihat peningkatan kegiatan ekonomi. Pabrik-pabrik, terutama yang berkaitan dengan industri pertambangan dan industri pengolahan kayu, mulai tumbuh di kawasan Indonesia Timur. Dengan adanya pusat pusat kegiatan industri di kawasan atau wilayah tersebut, diharapkan dapat memberi lapangan kerja kepada banyak orang baik dari daerah sendiri maupun pendatang dari daerah lain. Bila disajikan dalam peta, pusat pertumbuhan di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :
Sistem perwilayahan tersebut juga diterapkan dalam lingkup daerah yang lebih kecil di setiap provinsi. Dengan demikian, terjadi hubungan antara kabupaten dan kecamatan, antarkabupaten, serta antarkecamatan yang merupakan wilayah administrasi lebih kecil.
